ANALISIS PROBLEM SARANA, PRASARANA DAN STANDAR PENILAIAN

Tugas Individu

Catatan tersendiri berdasarkan proses diskusi dengan judul materi problem sarana prasarana pendidikan dan standar penilaian.

1.      Sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia

Pemerintah secara nasional telah merestribusikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh pelosok Indonesia secara proposional.  Dengan sistem otonomi daerah, dinas pendidikan terkait bisa mengontrol dan menilai kebutuhan sarana pendidikan yang ada di daerahnya, sehingga pendidikan bisa dinikmati semua elemen masyarakat, meskipun secara kuantitas ada beberapa daerah yang belum memanfaatkan sarana yang canggih dan modern. Berikut beberapa problem berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia :

a.   Penyelewengan anggaran oleh pejabat setempat dalam pengadaan sarana pendidikan yang berkualitas, sehingga pemanfaatannya kurang maksimal dan mudah rusak. Salah satu tolak ukur kualitas pendidikan merosot dalam hal teknologi yakni Negara Indonesia berada pada urutan ketiga terakhir skala Asia dalam akses kecepatan Internet.

b.   Kesenjangan sosial dalam hal kemajuan teknologi dibeberapa daerah terbelakang di Indonesia, yang mengakibatkan respon kecemburuan sosial terhadap pemerataan kualitas sarana pendidikan.

c.    Pergeseran paradigma nilai terhadap pemanfaatan sarana pendidikan yang tepat guna. Dalam hal ini pengaruh Neoliberalisme meniscayakan bahwa hanya dengan teknologi canggih pendidikan bisa terlaksana, padahal banyak nilai-nilai pendidikan budaya dan kreatifitas alami sebagai salah satu muatan penting dalam pendidikan karakter  di Indonesia.

d.   Pengadaan alat-alat sekolah yang cenderung boros. Indikasi ini disebabkan adanya rasa persaingan tidak sehat di setiap sekolah sekolah untuk mendapat penghargaan materi dari unsur pengawas pendidikan.

e.   Pemanfaatan alat-alat di laboratorium maupun alat peraga lainnya yang cenderung hanya dijadikan sebagai pajangan kelengkapan sekolah .

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa ada tiga hal pokok yang menjadi tolak ukur permasalahan diantaranya penyelewengan anggaran, pergeseran nilai guna, dan manajemen kontrol  dari  pemerintah. Sebagai solusinya, ada beberapa program yang bisa diterapkan baik skala nasional maupun daerah diantaranya :

a.      Secara berskala memperbaharui sarana dan prasarana yang berkualitas dengan melibatkan lembaga riset sebagai tim evaluasi.

b.      Manajemen control yang proposional dari unsur daerah untuk menentukan kelayakan dan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai asas keseimbangan.

c.       Percepatan program pemerataan pendidikan yang layak untuk daerah 3T di Indonesia.

d.      Program pelatihan secara berskala untuk guru khususnya di daerah terpencil sebagai sosialisasi pemanfaatan sarana pendidikan yang ideal.

2.  Problem Standar Penilaian di Indonesia

Nilai merupakan simbol yang sulit didefenisikan dalam ukuran kualitas dan bisa saja diukur sebagai kadar kuantitas dengan standar ukuran yang sudah disepakati. Standar nasional untuk penilaian pendidikan di Indonesia secara umum mengalami peningkatan mutu, meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

a.      Masih banyak sekolah khususnya di daerah terpencil mendistorsi makna toleransi terhadap objektifitas nilai untuk mengukur kemampuan siswanya dalam bentuk nilai ujian/rapor siswa.

b.      Badan pengawas pendidikan yang tidak profesional dalam menilai dan mengevaluasi lembaga pendidikan terkait, yang berdampak menurunnya efisiensi pengembangan mutu pendidikan.

c.       Pelaksanaan ujian nasional yang belum maksimal, sehingga tolak ukur dalam menentukan dan mengevaluasi standar nilai nasional masih subjektif.

d.      Masyarakat cenderung pasif untuk ikut serta menilai dan mengevaluasi lembaga pendidikan setempat, sehingga mengurangi pengembangan standar nilai.

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas ,menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, elemen pendidik dan masyarakat untuk melakukan perbaikan mutu terkait standar penilaian pendidikan di Indonesia. Ada beberapa program kebijakan yang bisa dilaksanakan sebagai solusi dari tantangan di atas, diantaranya :

a.      Meningkatkan profesionalisme badan pengawas penilaian pendidikan dengan manajemen kompetensi berjenjang.

b.      Menciptakan program berbasis teknologi terbaharukan disetiap instansi daerah  sebagai media center untuk mengontrol data penilaian dan evaluasi disetiap sekolah.

c.       Menciptakan pedoman penilaian yang objektif berbasis multimedia dan terhubung secara transparan dengan akses internet. Pedoman ini bisa berupa buku khusus untuk siswa, guru, kepala sekolah sampai kepada pengawas.

d.      Melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan pada setiap elemen pendidik berkaitan profesioanlisme dalam penilaian.

e.      Mengaktifkan masyarakat umum dengan pendekatan program kerjasama yang secara langsung ikut serta menilai lembaga pendidikan terkait.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: