ANALISIS PROBLEM PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Tugas Individu

Catatan tersendiri berdasarkan proses diskusi dengan judul materi pendidik dan tenaga kependidikan.

1.    Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah instrumen penentu, sebagai pengemban amanah menentukan kualitas dan mutu pendidikan. Sudah banyak asumsi teori yang diujicobakan secara berkesinambungan untuk merekonstruksi paradigma pendidik yang ideal, baik kebijakan maupun fungsionalnya. Dan tidak tanggung tanggung regulasi ini meraut anggaran yang tidak sedikit dari APBN. Jika diperhadapkan pada kondisi realitas, maka kita akan kembali memperoleh jawaban dari situasi yang sama, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia masih saja bermasalah dan permasalahan ini semakin kompleks dengan lahirnya era modernitas. Merupakan hal yang wajar dalam dialektika nilai, bahwa masalah akan selalu hadir sebagai evaluasi renungan untuk bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. adapun beberapa masalah yang diangkat dari tema di atas diantaranya :

a.       Konsentrasi tenaga pendidik khususnya di daerah terpencil masih berfokus pada pendidikan tradisional yang disebabkan dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap akses perkembangan informasi di daerah tersebut.

b.      Kebutuhan ekonomi semakin kompleks yang mengubah paradigma guru untuk mencari tunjangan lain diluar profesinya, sehingga orientasi jabatannya tidak berjalan maksimal.

c.       Paradigma keliru terhadap pemanfaatan tunjagan sertifikasi ke hal-hal yang bersifat kebutuhan hedonisme atas tendensi kekuasaan.

d.      Sistem pengelolaan data kependidikan (DAPODIK) dengan berbasis internet yang tidak valid dengan keadaan sebenarnya, sehingga terjadi ketimpangan data-data yang efeknya berskala.

Berdasarkan uraian beberapa masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah asas profesionalisme dan tuntutan pembaharuan sistem. Berikut beberapa langkah kongkrit yang bisa ditempuh :

a.       Pengadaan  sarana penunjang akses informasi di daerah daerah terpencil.

b.      Proses seleksi yang kolektif dan bertanggung jawab kepada tenaga pendidik yang menerima tunjagan sertfifikasi.

c.       Pembaharuan sistem data kependidikan dengan fitur dan aplikasi yang lebih canggih.

d.      Pembinaan profesionalisme pendidik secara berjenjang dan berkesinambungan.

2. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya. Gejala ini bisa di lihat dari komponen sistem kurikulum skala daerah sampai nasional yang tumpang tindih serta maraknya prilaku prilaku menyimpang baik dari segi sosial maupun moral. Berikut beberapa permasalahan berkaitan standar proses pendidikan di Indonesia :

a.       Kurangnya kesiapan strukutural dalam menerima kebijakan kebijakan baru berkaitan dengan pendidikan, sehingga seolah dipaksakan dalam pelaksanaannya.

b.      Penyalahgunaan fungsi anggaran secara kolektif terhadap proses perubahan kurikulum oleh pejabat setempat.

c.       Tafsiran yang keliru terhadap legitimasi aturan yang dibuat oleh menteri pendidikan dengan pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini tenaga guru mengajar apa adanya tampa berkeinginan diikat oleh aturan.

d.      Persepsi yang multitafsir oleh tenaga guru terhadap pedoman proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran tidak berfokus pada tujuan yang diinginkan.

e.       Komunikasi yang tidak relevan antara kenyataan pendidikan di lapangan dengan pengelolaan data oleh pengawas atau peneliti sehingga prinsip pengembangan kurikulum menjadi kurang valid.

Adapun solusi yang diharapkan dari permasalahan diatas melalui pendekatan program dan kebijakan diantaranya :

a.       Mendesak lembaga pengawas pendidikan secara tegas dalam menyikapi penyelewengan anggaran.

b.      Merehabilitasi manajemen sistem pengelolaan data yang berkaitan dengan struktural kurikulum pendidikan.

c.       Pembinaan profesionalisme tenaga guru secara intensif dan berjenjang.

d.      Pembuatan buku buku pedoman guru dan siswa elektronik yang mudah diakses khususnya pada daerah terpencil.

e.       Pemerataan infrastruktur sarana penunjang pendidikan yang berkualitas terhadap seluruh daerah di Indonesia.

f.       Pendekatan program kerja yang melibatkan pemilik modal dalam negeri untuk meningkatkan percepatan pendidikan di Indonesia.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: